Pemerintah Desa Rejasari, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2026, pada Jumat 19 September 2025, bertempat di Balai Desa Rejasari.
Musyawarah Desa ini diselenggarakan sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan desa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini bertujuan untuk membahas dan menyepakati arah kebijakan serta prioritas program dan kegiatan pembangunan desa yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026.
Musdes dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan kecamatan, pendamping desa, serta unsur masyarakat yang meliputi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, RT/RW, dan lembaga kemasyarakatan desa.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Rejasari, Ibu Siti Nurfaizah, S.Pd.AUD menyampaikan bahwa penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2026 harus berangkat dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya serta memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat desa. “RKP Desa bukan sekadar daftar kegiatan, tetapi menjadi instrumen utama dalam memastikan bahwa penggunaan anggaran desa tepat sasaran, berkeadilan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Agenda Musyawarah Desa meliputi penyampaian rancangan RKP Desa Tahun Anggaran 2026, pembahasan evaluasi kegiatan tahun berjalan, penajaman usulan prioritas, serta penyepakatan daftar kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan sumber pendanaan lainnya. Seluruh usulan dibahas secara terbuka dan diprioritaskan berdasarkan urgensi, manfaat, serta kemampuan keuangan desa.
Ketua BPD Bpk. Eko Widodo, S.Pd.M.Si dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa hasil Musdes RKP Desa merupakan keputusan bersama antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga perlu dikawal bersama dalam tahap pelaksanaan. “Partisipasi masyarakat tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi juga harus berlanjut pada pengawasan agar pembangunan desa berjalan sesuai rencana,” tegasnya.
Musyawarah Desa menghasilkan kesepakatan RKP Desa Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2026, serta menjadi dasar penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026.
Dengan terlaksananya Musyawarah Desa ini, Pemerintah Desa Rejasari berharap perencanaan pembangunan desa tahun 2026 dapat lebih terarah, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan serta aspirasi masyarakat desa secara menyeluruh.