Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal resmi menetapkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026. Peraturan ini ditetapkan pada 29 Desember 2025 dan menjadi pedoman nasional bagi desa dalam merencanakan serta melaksanakan penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2026.
Pada Tahun Anggaran 2026, penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan arah kebijakan nasional.
Berikut 8 prioritas penggunaan Dana Desa 2026:
- Penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
- Penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
- Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
- Program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
- Dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
- Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa;
- Pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau
- Program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.
Selain 8 fokus Penggunaan Dana Desa diatas, Dana Desa dapat digunakan untuk dana opersional Pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa selain untuk Koperasi Desa Merah Putih setiap Desa.
Pemerintah juga menegaskan terkait larangan penggunaan Dana Desa, sebagai berikut:
- Pembayaran honorarium kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau
anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Perjalanan dinas kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota
Badan Permusyawaratan Desa ke luar dari wilayah kabupaten/kota;
- Pembayaran iuran jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial
ketenagakerjaan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan/atau anggota
Badan Permusyawaratan Desa;
- Pembangunan kantor desa atau balai desa, kecuali untuk rehabilitasi
atau perbaikan ringan paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah);
- Menyelenggarakan bimbingan teknis bagi kepala Desa, perangkat
Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- Menyelenggarakan bimbingan teknis dan/atau studi banding keluar
wilayah kabupaten/kota;
- Membayar kewajiban yang harus dibayar pada tahun sebelumnya
sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2025, Nomor SE-2/MK/08/2025, Nomor
100.3.2.3/9692/SJ/2025 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2025 tentang
Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran
Dana Desa Tahun Anggaran 2025; dan
- Pemberian bantuan hukum bagi kepala Desa, perangkat Desa, anggota
Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau warga Desa yang berperkara
hukum melalui jalur pengadilan untuk kepentingan pribadi.
Demikian Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 yang menjadi acuan bagi desa untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di tahun 2026. Desa Rejasari dengan besaran Dana Desa Tahun 2026 yang turun 66% dari pagu anggaran tahun 2025, sehingga harapannya untuk lebih cermat dalam memprioritaskan kegiatan Dana Desa agar dapat berfungsi maksimal untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
Penyusunan dan publikasi informasi mengenai fokus penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 ini sebagai bentuk keterbukaan informasi Pemerintah Desa Rejasari kepada masyarakat terkait fokus penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Melalui publikasi ini, masyarakat diharapkan dapat mengetahui arah kebijakan dan prioritas pembangunan desa secara transparan dan akuntabel.