Pemerintah Desa Rejasari, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2026, pada Rabu 23 Juli 2025, bertempat di Balai Desa Rejasari.
Kegiatan Musrenbangdes ini dihadiri oleh Kepala Desa beserta perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan kecamatan, pendamping desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda, serta unsur lembaga kemasyarakatan desa seperti RT/RW, PKK, Karang Taruna, dan perwakilan kelompok rentan.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Rejasari, Ibu Siti Nurfaizah, S.Pd.AUD menyampaikan bahwa Musrenbangdes merupakan forum strategis dan demokratis untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. “Musrenbangdes ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi sarana utama untuk memastikan bahwa arah pembangunan desa tahun 2026 benar-benar berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah maupun nasional,” ujarnya.
Musrenbangdes membahas dan menyepakati usulan prioritas kegiatan pembangunan desa, baik di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, maupun pemberdayaan masyarakat desa. Beberapa isu strategis yang menjadi perhatian dalam forum ini antara lain peningkatan kualitas infrastruktur desa, penguatan ekonomi masyarakat, pelayanan dasar, penanganan lingkungan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Seluruh usulan yang disampaikan oleh peserta musyawarah telah melalui proses diskusi dan penilaian berdasarkan skala prioritas, ketersediaan anggaran, serta kesesuaian dengan dokumen perencanaan desa. Hasil Musrenbangdes ini selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan RKP Desa Tahun Anggaran 2026, serta bahan usulan dalam Musrenbang tingkat kecamatan.
Ketua BPD, Bpk. Eko Widodo, S.Pd.M.Si dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya komitmen bersama dalam mengawal hasil Musrenbangdes. “Keputusan yang dihasilkan hari ini adalah kesepakatan bersama, sehingga diperlukan partisipasi dan pengawasan dari seluruh elemen masyarakat agar pelaksanaannya berjalan transparan dan akuntabel,” ungkapnya.
Dengan terselenggaranya Musrenbangdes ini, Pemerintah Desa Rejasari berharap perencanaan pembangunan desa tahun 2026 dapat lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang baik.